Kepala Dinas Perumahan danTeritoriPemukiman (Perkim) Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Supriyadin, menentangdianyadan Bupati Lombok tengah (Loteng), sudahlakukansangkaan penipuan dan penggelapan sama seperti yangdisampaikanseorang kontraktor, Helian Fajarudin.
“Tuduhan yang menyebutkan penipuan ialahtidakbetul, yang terdapatialah belum terbayarnya tersisa dari aktivitas yang ditangani oleh saudara pelapor (Helian Fajarudin),” ungkapkan Kadis Perkim Loteng, Muhammad Supriyadin, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Supriyadin, kasusitutelah dimediasi di Polda NTB. Tetapi, bamun tidak adapersetujuantersisa pembayaran. Diamemandangtidak ada elemensangkaan penipuan dan penggelapan dalam masalah pembayaran projectitu.
“Dalam masalah ini tidak ada elemen penipuan dan penggelapan, karena kami tetaphitung besaran dari tersisa pembayaran itu. Kami sebelumnya tidak pernahmeremehkanmasalah ini, kami selalu kooperatif dandalam kurun waktu dekat akanhabis,” katanya.
Sebelumnya telah dikabarkan, Helian Fajarudin seorang kontraktor memberikan laporan Pathul Bahri dan Muhammad Supriyadi ke Direktorat Reserse Kriminil Umum (Ditreskrimum) Polda NTB, sangkaan penipuan dan penggelapan.
Helian Fajarudin merasa ditipu pembayaran projectsebesar Rp 1,5 miliar. “(Yang disampaikan) Berkaitanpermasalahan pembayaran tugas yang telah 100 %usaitetapi saya tidak terima bayaran. Keseluruhanproject itu Rp 1,5 miliar, (tetapi) pembayaran barudiberi Rp 450 juta,” kata Helian ke detikBali, Kamis (10/7/2025).
Semuaproject dari Fathul Bahri itutelahusaiditangani. Tetapi, sampaisekarang pembayaran tidak juga diterima. Justru, sebutkan Helian, tersisa pembayaran dari Rp 450 juta dikasihkan ke perusahaan yang laintidakkerjakan.