Kepala Agen (Karo) Ekonomi Sekretariat Wilayah (Setda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Wirajaya Kusuma, sah ditahan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mataram, Senin (14/7/2025). Wirajaya adalahsatu diantaraterdakwa korupsi masker COVID-19.
Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Mataram tiba-tibabisingsaat Wirajaya akandimasukkan pada sel tahanan. Wirajaya bahkan jugamemperolehteroruntukdibantaisampai dibunuh oleh tahanan lain.
“Bunuh ia, bunuh ia. Siapa itu? Bantaidulu, bantaidulu,” tuturbeberapa tahanan lain di Rutan Polresta Mataram.
Beberapa tahanan sebelumnya sempatbertanyakasus yang menangkap Wirajaya hinggadimasukkan pada sel tahanan Rutan Polresta Mataram. “Kasus apa?” kata tahanan. Wirajaya jugasebelumnya sempatundurdengarhal tersebut.
Wirajaya langsung dikerumuni beberapa tahanan lain saat dijebloskan ke ruangan tahanan. Saat itu juga, suaragaung itu juga sunyi saatsatu diantara penyidik Satreskrim Polresta Mataram bicara.
“Jangan anuk (apa-apakan) ia (Wirajaya Kusuma),” kata satu diantara penyidik.
Wirajaya kelihatanrileksketika akan ditahan. Diakadang-kadangmelemparkansenyuman tipis ke mass mediasemenjakkeluarruangan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Mataram.
Saatke arah Rutan Polresta Mataram, Wirajaya jalan dengan stylemasukkan tangannya ke kantong celana depannya. Diadigiring ke rutan tanpapakaian tahanan. Tangannya pun tidak diborgol.
Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, memperjelastidak ada tindakanspesialpada Wirajaya. “Tidak ada. Tidak ada (kelebihan). Kelaksaatlaunching, baru kita (pasangkan) pakaian tahanan,” ungkapkan Regi.
Menurut Regi, tidakdiharuskanmemakaipakaian tahanan dan tangan diborgol. “Jikabaru penahanan kan tidakapapun,” ucapnya.
Simak juga:
BisingSuara Tahanan Saat Kabiro Ekonomi NTB Akan Dijebloskan ke Sel
Sementara, Wirajaya tidakmemberi komentar banyak berkaitan penahanan yang ditempuhitu. “Ya kita lalui aja-lah,” timpalinyasambiljalanke arahruangan tahanan dengan tangan dimasukkan pada kantong celana depannya.
Wirajaya ditahan sesudahdichecksekitaran lima jam, start pukul 09.00 Wita sampai 14.15 Wita. Penyidik cecar Wirajaya sekitaran 100 pertanyaan saat sebelum ditahan.
Duduk KasusKasus
Wirajaya diputuskansebagaiterdakwa korupsi masker COVID-19 bersama bekas Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Dewi Noviany. Dewi adalah adik kandunganbekas Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.
Selainnya Wirajaya dan Dewi, terdakwa lain dalam kasus ini ialah Kamaruddin, Chalid Tomassoang Bulu, M Haryadi Wahyudin, dan Rabiatul Adawiyah. Terdakwa lain ini masih juga dalam proses panggilanuntukdichecksebagaiterdakwa.
Wirajaya memegangsebagai Kepala Dinas Koperasi (Diskop) danUsahaMicro, Kecil, Menengah (UMKM) NTB saatpenyediaan masker COVID-19 pada 2020. Sementara, Dewi waktu itumenempatikedudukansebagai Kepala Sub Sisi (Kasubag) Tata Usaha (TU) TubuhPengurus Keuangan danAssetWilayah (BPKAD) NTB.
Penyediaan masker COVID-19 ini bujetnya sebesar Rp 12,3 miliar yang mengambil sumber dari BerbelanjaTidakTersangka (BTT) Diskop NTB. Polresta Mataram lakukanpenyidikansemenjak Januari 2023. Selanjutnya, meningkatkanstatuspengatasan ke tahapanpenyelidikanpadatengah September 2023.
Kasus ini memunculkanrugi negara sejumlah Rp 1,58 miliar berdasar hasil perhitunganrugi keuangan negara dari TubuhPemantauan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.
Tentukan Harga Masker di Batasan Kewajaran
Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Mataram, Iptu I Komang Wilandra, menjelaskan Wirajaya dalam project masker COVID-19 sekaliansebagai kuasa pemakaibujet (KPA). “Segala haltanda-tangan beliau (Wirajaya Kusuma),” sebut Komang.
Sebagai KPA, sebutkan Komang, Wirajaya memutuskan harga masker di atas harga kewajaran. Harga semestinyadibanderol Rp 7.000, tapidiputuskandengan harga Rp 9.900 ribu per masker.
“Beliau (Wirajaya Kusuma) memutuskan (harga) Rp 9.900 ribu. Jika harga ini kan Rp 7.000 atau Rp 8.000 ribu harga kewajaran,” sebutkan Komang.
Komang malasmemaparkan lebih detilperanan Wirajaya dalam kasusitu. “Jikaterlampau dalam, itu kan tehnispenyelidikan. Segala hal kan tanda-tangan beliau. Seperti tersebutpokoknya,” kelitnya.
Sementara, Wirajaya mengklaimdianyasudah bekerja sesuaiproses, berdasarInstansiPeraturanPenyediaan Barang/JasaPemerintahan (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 dan LKPP Nomor 3 Tahun 2020.
“Kami telah bekerja dengan sama sesuaiproses. Itu telah kami kerjakansemua. Ya gaktahu,” timpal Wirajaya.
“Itu yang salah. Itu bisadilihat di rekening beberapa UMKM. Ada 105 UMKM lho, menjaditidak ada niat kita bikin rugi keuangan negara. UMKM fiktif tidak ada, gakdapat,” sangkal Wirajaya.
Wirajaya merasakankebingungandengan hasilnya audit TubuhPemantauan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkanrugi negara sejumlah Rp 1,58 miliar. Walau sebenarnya, sambungnya, projectituawalnyatelah diaudit oleh Inspektorat dantidak ada penemuan.
“Nachgaktahu itu dari BPKP. Yang terangtelah diaudit Inspektorat dantelah ada LHP BPK. Karena itu aneh bin ajaib iabaru audit sekarang ini.Walau sebenarnya audit Inspektorat tahun 2020 telahusai audit dantidak ada penemuan,” papar Wirajaya.
Wirajaya sekarangcuma pasrah ditahan di Rutan Polresta Mataram. “Ini tetapjalan, azas praduga tidak bersalah. Karena proses hukum semacam ini, ya kita lalui,” bebernya.
TanggapanPemerintah provinsi NTB
PemerintahanPropinsi (Pemerintah provinsi) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyikapi penahanan Wirayaja. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi, mengakubaruketahuiberita penahanan Wirayaja lewatkabar beritamedia.
“Betul dari mediajika dua ASN Pemerintah provinsi NTB ini haridilaksanakan penahanan oleh faksi kepolisian dan Kejaksaan Tinggi NTB. Tapi, kami belum terimapernyataandengan cara resmi,” tutur Yusron diverifikasilewat WhatsApp, Senin (14/7/2025).
Yusron memperjelasPemerintah provinsi NTB menghargai proses hukum yang sedangjalan. Di lain sisi, Pemerintah provinsi NTB akanmemprioritaskanazas praduga tidak bersalah.
“PemerintahanPropinsipastimenantikejelasantentang ini untukambil sikap selanjutnya, semuadibalikkankeketetapanyang berjalan,” tutur Yusron.
Yusron belum bisapastikanapaPemerintah provinsi NTB akanmemberiperlindungan hukumkeke-2 terdakwaatau mungkin tidak.
“Tidak ada perlindungan hukum? Tidak demikian, ASN itu ada ketentuan. Saya anggap kita nantikankejelasansahdanpada prosesnyapemerintah provinsipastiambil langkahterbaiksama sesuaiketentuanyang berjalan,” jelas Yusron.
Yusron memperjelasPemerintah provinsi NTB masih tetapberjalan pada atas rel ketentuanyang terdapat. “Saya anggapterlampau jauh jikadisebutkan ada pembiaran dalam masalah ini. Itu tidakbetul,” pungkasbekas Kepala Dinas Pariwisata tersebut.